Menurut Jovan, peranan multi-stakeholder memberikan dampak positif dalam mendorong dunia digital, salah satunya dengan membuat tata kelola internet yang baik. Pasalnya, pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk membuat kebijakan mengenai internet.
Indonesia, katanya, juga aktif dalam forum global - salah satunya adalah Forum Tata Kelola Internet (IGF). Selain itu, pemerintah Indonesia juga dinilai terbuka terhadap masukan-masukan dari pihak non-pemerintahan seperti komunitas.
"Indonesia memiliki multi-stakeholder, karena pemerintah bekerjasama dengan komunitas-komunitas terkait. Salah satu misalnya adalah APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) yang memberikan masukan dari sisi pandangan secara teknis," tutur Jovan saat memberikan kuliah umum mengenai tata kelola internet di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Sebagai salah satu pemain kunci dalam dunia digital global, Indonesia dinilai dapat menjembatani perbedaan antar negara-negara lain.
Keunikan Indonesia, kata Jovan, sebagai negara berkembang dengan penduduk muslim yang banyak dan negara demokrasi, menjadi kelebihan tersendiri. Oleh karena itu, dia yakin Indonesia dengan keanekaragamannya mampu membuat tata kelola internet yang baik.
"Hal yang harus dilakukan sekarang adalah membawa pemangku kepentingan yang berbeda-beda ke satu meja untuk menghasilkan kebijakan mengenai internet dengan baik," ungkapnya.
Tag :
Internet
